Kisruh DPT, Manajemen yang Buruk atau Kesengajaan ?
oleh Betti Alisjahbana
Tanggal 4 April 2009, ketua RT kami datang berkunjung untuk menyampaikan permintaan maaf
sekaligus penyesalannya bahwa nama kami sekeluarga tidak terdaftar di DPT. Beliau
menyampaikan bahwa ada perbedaan jumlah yang signifikan antara daftar pemilih yang
dikirimkan dan daftar yang kemudian diturunkan sebagai nama-nama yang tercantum dalam DPT.
Beliau kemudian meyakinkan kami bahwa beliau akan berusaha agar nama kami tercantum dalam
DPT Pemilihan Presiden nanti.
Meskipun kecewa hak kami sebagai warga negara dirampas, tetapi kami tidak memikirkannya
secara serius. Demikian juga ketika salah seorang peserta milis QBmember menanyakan
kemungkinan ada konspirasi dibalik kisruh DPT ini, saya secara otomatis menepisnya dan
menyampaikan pendapat bahwa ini hanya masalah manajemen yang buruk saja.
Semalam (malam menjelang pemilu legislatif), saya terjebak dalam kemacetan lalulintas
Jakarta pada jam pulang kantor. Sepanjang jalan saya mendengarkan berita radio Trijaya yang
melaporkan sekaligus mengintervieu berbagai pihak dan kelompok yang namanya tidak tercantum
dalam DPT. Ternyata banyak sekali nama-nama yang hilang dalam DPT. Pagi ini, saya membaca
berita di koran Kompas, yang headline nya : "DPT Kisruh, Rakyat Kehilangan Hak Pilih" dan
headline yang lain berjudul "Mereka Pun Dipaksa Jadi Golput". Kedua berita itu menampilkan
data-data tentang banyaknya nama-nama calon pemilih sah yang tidak tercantum dalam DPT, persis seperti kasus yang saya alami.
Peringatan Dini
Kisruh DPT yang terjadi belakangan ini sebenarnya mengkonfirmasi hasil audit LP3ES pada
Agustus 2008 terhadap daftar pemilih yang saat itu masih berstatus sementara (DPS). Audit
dilakukan secara dua arah, yakni dengan mencocokkan nama dari daftar pemilih ke masyarakat
(list-to-people test) dan sebaliknya mewawancarai sejumlah orang untuk dicocokkan dengan
daftar pemilih (peole-to-list test). Audit ini melibatkan lebih dari 7.800 responden di
seluruh wilayah Indonesia.
Selain menemukan 20,8% pemilih belum terdaftar melalui tes people-to-list, sebaliknya
melalui tes list to people, audit juga menemukan 19,8% nama yang terdapat di dalam daftar
tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut, baik secara permanen maupun sementara
waktu. Audit juga menemukan 3,3% nama tidak valid, yakni nama yang seharusnya tidak
terdaftar tetapi ada dalam daftar, karena telah meninggal dunia, nama dan alamat tidak
dikenal, serta orang yang tidak memiliki hak pilih.
Kekisruhan soal DPT ini diperkuat dengan dugaan penggelembungan DPT di Kabupaten Sampang
dan Bangkalan terkait pemilihan kepala daerah di Jawa Timur, kini kisruh mengenai DPT
merembet ke sejumlah daerah lain seperti Ngawi, Pacitan, Magetan, dan Trenggalek; bahkan
meluas pula di provinsi-provinsi lain.
Gerah daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu legislatif terus dipersoalkan, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) menantang partai politik (parpol) bertemu dan adu data. KPU
mempersilakan parpol membawa data pemilih yang diduga telah digelembungkan atau
dimanipulasi."Kalau mau, atur saja pertemuan head to head KPU dengan parpol," kata anggota
KPU, I Gusti Putu Artha, Selasa (24/3).
Pemerintah Terkesan Lepas Tangan ?
Pangkal penyebab kekisruhan DPT adalah sumber data dan proses verifikasi yang lemah. Daftar
penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diberikan Depdagri dan menjadi dasar KPU
menyusun daftar pemilih merupakan data yang buruk kualitasnya. Ini terjadi karena masalah
administrasi kependudukan kita belum tertata dengan baik, belum mampu mengantisipasi
berbagai persoalan kependudukan secara komprehensif seperti kepemilikan KTP ganda,
kepindahan domisili, up date kelahiran atau kematian,dan sebagainya.
Sementara sumber datanya bermasalah, proses pemutakhiran data yang dilakukan KPU juga tidak
maksimal; baik karena petugas lapangan (PPS dan PPDP) terlambat terbentuk ataupun karena
keterlambatan pencairan dana sehingga kinerjanya tidak efektif. Menurut hasil audit LP3ES
terhadap DPS (Agustus 2008) terungkap, sebagian besar petugas (65,9%) mengaku belum
melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit).
Untuk membahas masalah DPT dan wacana penundaan pemilu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melakukan pembicaraan informal dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla; Ketua DPR, Agung Laksono;
dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Pertemuan itu digelar seusai pelantikan Hakim
Konstitusi, Harjono, di Istana Negara. Hasilnya, mereka sepakat kisruh DPT tak perlu membuat
pemilu ditunda. Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, menegaskan persoalan DPT bukan urusan
pemerintah. Pemerintah, kata dia, telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) kepada KPU sejak 5 April 2008. DP4 itulah yang diolah dan disisir KPU hingga menjadi
DPT.
Belum tuntasnya permasalahan daftar pemilih tetap pada pemilu legislatif 2009 sebenarnya
bukanlah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum semata, tetapi juga pemerintah. Pasalnya,
penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan DPT didasarkan pada daftar penduduk potensial
pemilih pemilu (DP4) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
Departemen Dalam Negeri.
Hal itu juga termaktub pada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu yang
menyebutkan, meski otoritas teknis dibebankan pada institusi elektoral (KPU, KPUD, Bawaslu,
dan Panwaslu), tanggung jawab atas sukses atau tidaknya Pemilu tetap jadi tanggung jawab
pemerintah.
National Identity Number, Sudah Sampai Dimana ?
Seandainya kita sudah memiliki nomor identitas nasional, masalah kisruh DPT ini mestinya
dapat dihindari. National Identity Number adalah salah satu Flagship program dari Dewan
Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Nasional (Detiknas). Flagship yang oleh Depdagri,
sebagai institusi yang bertugas untuk mengawalnya, disebut Nomor Induk Kependudukan,
merupakan identitas tunggal dan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data
jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik.
NIK bersifat unik atau khas dan tunggal serta melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai
penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup. Konfigurasi dan struktur NIK akan terdiri dari
16 digit. Yaitu enam digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kab/kota dan kecamatan.
Enam digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun lahir pemegang NIK. Nah, empat digit
terakhir merupakan nomor urut atau nomor seri pendaftaran yang dikreasi oleh sistem sesuai
nomor urut kecamatan bersangkutan.
Untuk jangka panjangnya, NIK yang tercantum di setiap KTP akan menjadi acuan kepentingan
administrasi seperti pembuatan akte, pengurusan kerja dan usaha, paspor, Surat Izin
Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah,
dan penerbitan dokumen indentitas lainnya.
Entah sampai di mana kemajuan flagship Detiknas, sebuah dewan yang dipimpin langsung oleh
Presiden Indonesia dan beranggotakan 11 menteri ini.
Kembali ke pertanyaan yang menjadi judul artikel ini : "Kisruh DPT, Manajemen yang Buruk
atau Kesengajaan ?", sejujurnya saya tidak tau jawabannya. Yang pasti, dari
informasi-informasi di atas, saya melihat pemerintah tidak serius mengambil tindakan
terhadap masalah serius yang sudah terindikasi sejak dini ini.
timbul (sebagai akibat logis) ketika masalah pertama terbongkar. Sebagai bangsa yang (berjiwa) besar kita tidak mau menerima ketimpangan, kecurangan, kesalahan2 dalam proses konstitusional. Saat ini belum ada yang menang dan kalah, ... Read Moredalam DPR tidak ada menang dan kalah hanya lebih banyak atau lebih sedikit suara. Semua partai perlu berkoalisi utk menseimbangkan Eksekutif dan legislatif. Yang penting saat bni hasilnya harus murni, kalau tidak akan terlihat nanti pada saat pilpres (itupun kalau hasilnya miurni). kalau tidak maka akan ada masalah sosial yang cukup serius. Jadi saya ajak semua untuk turut menymbangkan saran yang terbaik bagi bangsa dan negara. Jangan ribut sola menang atrau kalah yang selama ini terbukti sia-sia bagi rakyat.
sebelum infrastruktur pendukung yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan NIN ini selesai dibuat. Sampai sekarang kelihatannya belum ada upaya membangun infrastruktur ini. Mudah mudahan saya keliru
kepada pemerintahan yang baru maupun legislatif yang baru. Sistem harus standard sehingga bisa terintegrasi. Langkah selanjutnya mamanfaatkan sistem ini untuk aplikasi lainnya seperti SIM. KTP, Paspor. Bagi yang sudah terlanjur punya identitas GANDA jangan ditakut-takuti silahkan saja identitas lainnya akan mati dengan sendirinya dengan berakhirnya waktu.
pakai manual..apa yang terjadi...banyak tentara yang udah out tapi daftar namanya masih ada di company atau batilionnya..sehingga ketika akan melakukan mission mereka harus mencheck satu-persatu lagi apakah orangnya masih ada. Belum lagi di berita tentang Army yang udah dead di Irak tetap menerima gaji bulanan yang mana setelah itu uangnya diminta kembali yang dan terpaksa keluarga Army yang udah meninggal itu harus menanggung utang. Baru beberapa tahun terakhir mereka memperbaiki systemnya.
bagi pihak yang kalah maupun dirugikan janganlah menjadikan hal ini sebagai kambing hitam kekalahannya.
memang banyak yang tidak terdaftar dalam dpt dan dipaksa menjadi golput dan itu bukan berarti dari suara pihak yang kalah saja, yang menjadi pemenangnya pun juga banyak kehilangan suara.
seperti di daerah saya dan saya sendiri sebagai pendukung dari pihak yang mengalami kenaikan suara meski tidak menang juga dipaksa golput krn hal diatas.
jadi kalau ada pihak yang mengatakan pemilu saat ini tidak legitimate dan harus di ulang, itu hanyalah akal-akalan dari pihak yang kalah karna tidak siap menerima kekalahannya tersebut.
mungkin selama ini mereka tidak menyadari bahwa konstituen sudah muak dengan mereka yang hanya bisa mengumbar janji tampa ada hasilnya dan sekarang saat mereka kalah mereka teriak2 saoal hukum, ini ciri2 partai MUNAFIK. HATI-HATI!!!!!!!
sebelum kemudian dihibahkan ke KPU. Mana mungkin KPU melakukan verifikasi lapangan dalam waktu & dengan dana yang terbatas.
Jadi, kalau saat ini Pemerintah mau cuci tangan saya kira tidak tepat karena Pemerintah-lah yang seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya karena sumber utama data datang dari mereka.
Kembali ke pertanyaan Mbak, apa ini manajemen yang buruk atau kesengajaan? Seburuk-buruknya manajemen, tapi kalau komitmen Pemerintah Pusat jelas & konkrit, masalah kekrisuhan DPT tidak akan terjadi.
Saya mendengar banyak isu di luar sana jauh-jauh hari sebelum Pemilu bahwa DPT merupakan strategic product-nya partai berkuasa dalam mendulang kemenangan karena yang "bermain" dengan data awalnya adalah oknum-oknum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok tsb.
Nah, sekarang adalah proses pembuktian dari isu tersebut....
di DPT. Lebih parah lagi, ada caleg & ketua TPS yang namanya juga tidak terdaftar di DPT.
Mungkin ini kombinasi antara keduanya, yaitu manajemen yang buruk [bisa gak ketua KPU di-class action?] & faktor kesengajaan [mis. surat undangan/form C4 baru diedarkan ke warga pada H-2 sehingga tidak memberi kesempatan bagi warga yang tidak terdaftar namanya untuk protes].
Berebda dengan Pemilu 2004 di mana peran RT/RW terasa cukup dominan dalam hal verifikasi data pemilih, Pemilu 2009 ini peran RT/RW terasa sekali diminimalisir dengan sengaja tidak melibatkan RT/RW dalam memverifikasi data pemilih. KPU merasa cukup puas dengan data Pilkada tahun 2008. Padahal data [pemilih] Pilkada tahun lalu banyak sekali cacatnya, namun tiodak terdapat upaya perbaikan data. Yang terjadi bahkan sebaliknya, data Pemilu 2009 semakin berantakan... Just my 2-cent.
National Identity Number belum berjalan.....
Kalo saja sdh berjalan, tentu bentuk penyelenggaraan pemilunya akan beda, ckp melalui Internet hemat biaya...
tak dikenal wanita,memakai data alamat kami,pdhl rumah itu hanya 2 kali dihuni 1989-1992 oleh pemilik asli,terus kosong smp 2004 saya beli dan renov,th 2006 awal saya tinggali...nyebelin kan,pdhl surat aneka rupa kami lengkap,smp social security US juga punya,pajak ... Read Moretiap tahun petugasnya apal dg kami,tiap iuran dan kewajiban warga kami didatangi dulu,giliran hak untuk kami..??
saya sepakat kasus ini diangkat dg serius bu,biar menjadi warning untuk perbaikan pemilu presiden nanti
tulisan Mbak Betty, sebenernya sudah tersirat bahwa DPT adalah manajemen yang buruk, bukan kesengajaan.
Kalau kesengajaan, sangat sulit untuk mengidentifikasi siapa yang rugi akibat tidak masuk DPT.
Kan nggak ada satu partaipun yang yakin, Mbak Betty (dan orang-orang tidak terdaftar DPT lainnya) akan memilih apa? Then, sangat-sangat kecil kemungkinan ada kesengajaan mengacaukan DPT untuk kepentingan pihak tertentu memenangi pemilu.
... Read More
Mbak, bagusnya tulisan ini dikirim ke Kompas atau media nasional. Ini sebagai penyeimbang, daripada orang-orang ribut saling tuduh curang. Padahal masalah utamanya adalah manajemen yang harusnya dibereskan bersama.
kematian, dan pemilih baru. Lha kalo pemilih lama yang masih tinggal di situ saja ndak tercantum di DPT, berarti dia dianggap sudah mati?
Kembali pada fungsi DPT yang sbg dasar seseorang memiliki hak pilih, mgk simple ... Read Moresaja, yg penting bawa KTP dan penguatan di penandaan bahwa seseorang hanya memilih 1 kali. Insya Allah, Golput karena terpaksa (bukan keinginan) bisa jauh diminimalisir. Tentu saja, musti didasari oleh undang-undang. Back end yang harus dikuatkan adalah proses pembuatan KTP yang menjamin ketepatan data tanggal lahir (umur) seseorang. ndak usahlah itu pake form-form pindah2 TPS yg ribeut.
mengakibatkan hal ini terjadi maka yang betugas melakukan pengawasan dan pencegahan tidak bekerja dengan baik, yang terakhir ini juga masuk kategori manajemen yang buruk. Sengaja atau tidak sengaja manajemennya yang buruk. Memang NIK (national single ... Read Moreidentity) adalah missing component yang bisa jadi solusi. Ini juga memerlukan "leadership" dan "management" supaya jalan. Soal ini insya allah saya akan teruskan ke Detiknas.
yg buruk", ditambah lg mentalitas secara umum bangsa ini yg tdk pernah mau menghargai proses alias terlalu fokus pd "hasil" saja. Root cause analysis : Semua ini berawal dari panitia seleksi yg memilih ketua & anggota KPU dgn kriteria yg tdk... Read More sesuai dgn "job desc" KPU. Kompetensi KPU lemah dlm managerial skill & data/information management. Ketua KPU sendiri lemah dlm leadership & kemampuan sebagai CEO sebuah organisasi penyelenggara pesta demokrasi. Banyak KPUD yg mengeluh kualitas kepemimpinan ketua KPU yg sekarang. Ini adalah pelajaran berharga & mahal utk tdk lg memilih ketua & anggota KPU yg tdk punya skill & talenta utk menjalankan sebuah organisasi yg sebetulnya adalah "event organizer" !!! Peter Gontha cocok jadi ketua KPU masa datang krn beliau piawai & pengalaman mengorganisir Java Jazz . . . atau ibu Betti yg pengalaman jadi CEO !!!
aja.....
Barusan aku baca dengan serius hingga dahi berkerut.. hehehe... Aku jadi inget kabupaten Jembrana di Bali yang sangat aku kagumi.
Kabupaten ini sudah menerapkan KTP dengan sistem ini yang bisa digunakan untuk berbagai urusan, dari mulai ... Read Moreurusan kesehatan sampai discount di Supermarket.. IT nya paling canggih di Asia... "Kalau mau pasti bisa" itu moto sang Bupati DR I Gede Winasa".
Tinggal sekarang bagaimana caranya ditempat lain bisa seperti di Jembrana ini. Kalau kita memang berniat untuk memberikan solusi dan perbaikan pada sistem manajemen di Pemerintahan kita, ada baiknya kita belajar pada kabupaten ini....
jadi ya pastilah terjadi kisruh DPT apalagi sistem pemilihan kali ini mirip dengan memilih anggota Kongres dan Senator di Amrik..orang gak bisa memilih didaerah yang dia suka
DetikNas sekarang tinggal Flagnya saja bu...shipnya udah kabur entah kemana...
ke RW kemudian ke Desa/ Lurah terus ke Kotamadya atau Kabupaten, terus ke Profinsi, terus ke Pusat.. Kok bisa kisruh yaa, ditempat aku untuk mendapatkan kartu pemilih, kalau kita belum dapet, tinggal lapor bawa KTP, daftar, langsung dikasih formnya. Karena tempat ... Read Morepemilihan ada disetiap RW dan Ketua RW sudah hafal dengan warganya.
Anakku yang satu, waktu itu belum dapet, tapi dengan proses yang sangat mudah, karena ketua RW sudah tahu dimana kita tinggal maka dia bisa langsung dapat formulir.
Dan dalam proses penghitungan juga tidak terlalu bertele tele dan banyak masalah... semuanya mudah, gampang dan ok..
Ditempat pemilihanpun ada saksi dari partai....dan sebelum mulai, jumlah kartu dan cadangannya diumumkan.
Apakah karena begitu mudah, malahan jadi kisruh yaa.??
asing ataupun kekuasaan, sampe jungkir balikpun aku bicara dan berpendapat, kalo enggak punya power yang sama besar dengan mereka, semuanya akan percuma.
Tapi idea2 dan pendapat bisa disatukan dalam forum yang lebih terarah dan serius, untuk ... Read Moredikaji lebih jauh kemudian diformulasikan dengan jelas, sehingga menjadi bahan masukan atau mungkin akan dijadikan keputusan secara nasional...
Sebagai orangtua, aku hanya bisa mendukung segala apapun aktivitas untuk memperbaiki manajemen yang semrawut ini... ( hehehe.. sok bijak nee yee )
yang disampaikan oleh mas Bambang Winarko, kecurangan terjadi ketika ada peluang. Semakin buruk sistem manajemennya semakin besar peluang untuk terjadinya kecurangan.
Mbak Ratna, kami memang sudah membantu pak RT soal system ini. Kami bahkan ... Read Moremenyumbangkan 2 buah komputer untuk mereka. Namun demikian, masalah seperti ini lebih besar dari sekedar RT & RW. Seperti dikeluhkan oleh pak RT, banyak nama yang hilang dalam DPT, termasuk nama kami sekeluarga. Padahal kami sudah tinggal di rumah kami lebih dari 10 tahun, dan pada pemilihan 2004 kami mendapat kartu pemilih tanpa ada masalah. Jadi kami melihat ada sesuatu yang aneh di sini. Dan kalau di lihat dari respon teman-teman dari artikel ini saja, ada banyak yang mengalami nasib yang saya dengan kami sekeluarga, namanya hilang dari daftar DPT. Padahal kita-kita ini tinggalnya di Jakarta, bukan di pelosok Indonesia.
hukum, namun kemungkinann ada intervensi kekuasaan tidak tertutup karena sudah terbukti dalam beberapa waktu ini. nah kalau sudah buntu nampaknya akan ada suatu ug di sebut "goro2" dengan kata lain kekacauan yang luas dan lebih serius. Nah disitulah akan timbul "sang pembaharu" nampakanya tidak ada pilihan lain selama ada intervensi asing dalam politik nasional kita
sekaligus)..karena system SIM/KTP antar state masih belum terintegrasi. Tapi kalau soal NIN, system dibikin terpusat sehingga nomornya menjadi sangat unik, alias kemungkinan 1 orang punya 2 nomor adalah sangat kecil. Nomor NIN ini nggak usah pakai ... Read Morefoto2 segala kayak KTP atau tanda tangan SBY, cukup pakai kertas lusuh..yang penting ada nomornya yang unik tadi..:). Jadi dijamin nggak akan terlalu mahal lah..kalau memang mau.
mengerti apa dan bagaimana itu system, maka hasilnya akan sama..... yaitu bisa melenceng dari tujuan..
Kita tidak usah jauh2 sampai ke departemen2 atau institusi yang lebih tinggi.. tengoklah lingkungan rumah sendiri.. yang paling dekat adalah RT dan RW. Disinilah sebenarnya bagian awal dari pendataan penduduk.
Banyak yg mengeluh tidak mendapat kartu suara dan menyalahkan sistim pendataan yang semrawut..
Sebenarnya kalau kita mau sedikit peka kepada lingkungan rumah kita.. pemikiran2 yang aduhai bagusnya bisa kita berikan dilingkungan RT dan RW.
Kita bisa ajarkan sistem yang baik tetapi mudah dikerjakan...... Read More
Jadi kita tidak buang energi terlalu banyak karena kesal, bisa memberikan ilmu kepada lingkungan kita dan mungkin akan menjadi lebih efektif dan efisien....
Hanya sekesar share dalam lingkup yang sangat sederhana.... tetapi itulah lingkungan terdekat kita.....
ini. Terjadinya kekisruhan sekarang mebuat para anggota/calon anggota DPR telah disadarkan akan pentingnya NIN, sehingga ketika Pemerintah mengajukan RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/Lembaga) ke DPR untuk pekerjaan NIN maka DPR harus... Read More menyetujuinya donk...:) . Anggaran untuk NIN ini sangat besar sekali. Sebagai contoh: tahun 2008 Badan Kepegawaian Negara membuat pekerjaan Sistem Biometric PNS (ID dgn photo dan sidik jari yg hampir mirip secara teknis dgn NIN) untuk tahap awal sebanyak 500.000 PNS dgn nilai Rp 20 milyar ( 1 ID dihargai Rp 40.000). Dengan asumsi harga 1 NIN adalah Rp 40.000 dan harus dibuat NIN sebanyak 171 juta maka dana pekerjaan tsb sebesar Rp 6.840.000.000.000; (nilai pekerjaan NIN bisa lebih besar lagi). Apabila dikorupsi 20%, besar juga ya...:)
Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan....
kesalahan berada di KPU. Tetapi, kita tidak tahu apakah DP4 yang diberikan oleh Pemerintah (Depdagri- Ditjen Adminduk) ke KPU merupakan data yang baik dan benar atau tidak. Kalo orang yg meninggal lebih dr 1 tahun, orang yg sama terdaftar berkali2, ... Read Moredan anak2 di bawah umur masuk DP4 dll maka kesalahan ada di Depdagri-Ditjen Adminduk (terpaksa direformasi tuh Depdagri-Ditjen Adminduk).
Kita sebagai masyarakat juga tidak bisa mengetahui apakah kita tercantum di Daftar Pemilih Sementara (DPS) yg diumumkan pada Agustus 2008 atau tidak. Dari alur pendataan pemilih, KPU hanya memberikan salinan DPS ke para parpol di tingkat desa/kelurahan. Para Parpol mengatakan bahwa mereka tidak menerima DPS (apakah yg terjadi demikian ?). Seharusnya, KPU jg menyiapkan data DPS online dan penempelan di kelurahan/desa yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengeceknya.
ke tingkat pengkajian yang lebih jauh.. karena sebuah konsep akan berhasil dan sesuai dengan tujuannya apabila merupakan solusi dengan melalui kajian, analisa dan sintesa dari berbagai macam faktor terkait.. dan tempatnya bukan di fesbuk kaleeee.... sekali lagi.. enjoyyyy ajaaaa....
Maaf mungkin gaya bahasa saya kurang nyekolah.. tapi itulah maksudnya.... hehehe... santai aaaahhhh....
di DPR ber-tele2.
2. Saya yakin situasi yang membingungkan dikarenakan poor managed operation.
3. Saya tidak tahu kriteria pejabat yang ditunjuk, tapi alangkah baiknya klo organisasinya dibentuk dan pelaksanaannya seperti mengelola corporate besar. Setiap jabatan/posisi jelas accountabilitynya dan kepada siapa dia bertanggung jawab.
4. Ingat, operasi Indonesian election ini sangat besar magnitudenya, area of operationnya sangat luas, medan yang terdiri dari 13,000 pulau dan penduduk yang ratusan juta jumlahnya disupport oleh perangkat hardware dan operator yang pas2an. Suatu proyek terlalu besar dan time constrain yang harus dihadapi team KPU.... Read More
5. proses ini dikelola dan controlled oleh pejabat generasi '66 yang sudah harus di phase out. Di era 2014 saya yakin proyek seperti ini akan dikelola oleh generasi 'digital' dan semuanya akan lebih organized dan lancar.
6. Jauhkan kebiasaan menilai sesuatu atas dasar 'conspiracy theory'. Be positive thinking.
7. Terakhir untuk para pengkritik, tanyakan yang sempat lihat siaran TV Cable News Channel (S'pore), CNN, Aljazeera, BBC. Mereka mengagumi kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu despite keterbatasan diberbagai bidang.
dgn proses tersebut dibanding pemilu yang lalu2 dan pemantau pemilu independen DN/LN juga bekerja dgn apaik memantau kecurangan2
2. Ajukan class action terhadap pemerintah dan KPU karena lalai memenuhi hak warganegara untuk mengikuti proses pemilu ... Read More
3. Dukunin aja para pejabat2 agar mau memperbaiki sistim administrasi kependudukan dan pemilu. Kenapa harus ke dukun.. katanya banyak pejabat n politikus yg suka yang mistik, kalo diajak ke para pakar mereka ngak percaya, dia ajak study banding ke negara yang maku kerjanya cuma belanja,
4. Akhirnya kegagalan Pemilu 2009 adalah kegagalan pemerintah sekarang karena UU mengamanatkan pemerintah sbg penyelenggara Pemilu yang demokratis dan MPR/DPR?DPD ada mekanisme politik untuk meminta pertanggungjawaban presiden sebagai kepala pemerintahan....
atau KPU membuat rakyat aktif sebagai DPT misalnya mendaftar. Adanya teknologi online KPU tinggal adu data pemilih dari pemerintah.
Sebelum Pemilu yg banyak diurus msng2 hanya para calonnya saja, yang juga hanya terpampang dlm adu ... Read Morebanyak poster. Mungkin Pemilu di Indonesia tidak juga beres meskipun waktu pesiapannya lebih lama lagi. Semoga sbg pemilih presiden nanti, kita lbh aktif lagi, ya dalam hal DPTnya ya menilik calonnya.
Sayang ya kali ini tetap saja kita kurang yakin sama wakil kita di Legislatif, pemborosan uang besar2an.(coba total uang yg semua sdh digulirkan itu untuk ..) HA
karena masing2 terlalu sibuk dengan personal interestnya sendiri2.
Terlihat sekali KPU skrg tdk bisa memprioritaskan urusan2 yg lebh penting seperti penyusunan DPT dibanding sosialisasi nyontreng di luar negri.
KPU 2004 mungkin personalnya sampe ada yg dipenjarakan, tp setidaknya DPT yg mereka buat lebih baik dan tingkat partisipasi rakyat sekitar 90%.
Mudah2an ada perubahan yg signifikan untuk pilpres.
Proses pembuatan DPT itu juga memakan duit rakyat yang tentu saja duitnya tidak sedikit.
Sebenernya banyak cara yg bisa dipikirkan untuk mengelola dpt ini. Semua data penduduk itu berawal dari ktp dan KK. Kalo saja pemerintah, termasuk kominfo dan depdagri, mau ... Read Morememikirkan serius, teknologi IT yg diterapkan di tiap2 kecamatan tentu bisa sangat membantu masalah ini. Pasti tidak mudah juga penerapannya, tidak semudah berkomentar di fesbuk ini seperti anda dan saya tentunya.
dan sekali lagi jgn berpikiran pendek.Sy sepakat bahwa memang kita harus lebih memodernisasikan sistem kependudukan kita.tidak masalah kalau untuk itu butuh biaya besar.Tapi itu akan menghasilkan sesuatu yg luar biasa untuk negara ini kedepan.
Kita semua akan menjadi lebih tertib administrasitdk perlu lagi melakukan pendataan setiap mau ada pemilu atau pilkada.
Dgn sistem kependudukan yg berbasis IT dgn mudah kita akan mengetahui mana yg sdh layak atau tidak lagi untuk ikut pemilu.Dan memang semuanya tergantung dari niat baik penguasa yg sementara berkuasa.
Sekali lagi sy memohon kpd LSM untuk terus menggedor KPU dan Pemerintah untuk bekerja jujur dan profesional untuk DPT pd Pilpres mendatang.
Media pun jgn ikut agenda setting penguasa.... Read More
Media harus selalu berani mengkritisi hal ini. Media jgn terlalu larutlah dgn pemberitaan sampah tentang politik seperti koalisi dan strategi apa yg akan diterapkanuntuk memenangkan pilpresmendatang.Kalauperlu pilpres di tunda,ganti semua anggota KPU dari pusat sampai daerah dan benahi sistem kependudukan.Kalo semua itu sdh mapan,ayo kita bersaing secara fair agar nada2 sumbang tdk bnyk lagi bermunculan.
Sampai kapan masalah kecurangan terstruktur dansistematis ini bisa berlangsung kalo tdk dibenahi dari skrg ?
kok ga juga diterapkan? ..mnrt sy, krn mental birokrat kita yg selalu berpikir PROYEK...semuanya hrs dlm kerangka proyekan trmsk pendataan kependudukan...mrk abai bhw persoalan ini akan merembet pd DPT, KUALITAS PEMILU dll...krn yg ada di benak mrk ya hanya proyekan sj...duh perlu kerjakeras mengubah kultur dan mindset proyekan ini...
oleh KPU kpd setiap partai yg sah mengikuti pemilu, kewajiban partai adalah segera melakukan cek dilapangan thd DPT, namun yg terjadi adalah sebagian besar partai hanya bicara di depan media atas hasil temuannya dan tidak ... Read Moremelakukan langkah kongkrit thd masalah ini, mungkin ini disebabkan keraguan partai apakah dg memperjuangkan mereka yang belum terdaftar akan bisa mendongkrak perolehan suara partai mereka???
seperti mudah ditebak...dengan berakhirnya pemilu legislatif kemarin maka kemudian banyak yg teriak keberatan dan mempertanyakan apakah pemilu kemarin sah/tidak??? yang menurut saya teriakan itu terlambat...!!! kita harus legowo dlm menyikapi hasilnya dan benar bahwa kita juga hrs memperbaiki menejemennya....bukan hanya menejemen penyelenggara pemilu...tapi juga menejemen partai-partai kita jika kita ada di dalamnya...
SELAMAT DATANG DALAM ERA BARU DEMOKRASI !
BLT dan penurunan BBM.
Kalau pemilu ditunda untuk benahi DPT, mereka takut suara rakyat berubah lagi. Apalagi, harga minyak dunia sudah mulai naik lagi.
Sayangnya, banyak elit juga partai yang kegenitan, gak sabar mau naik. Coba lihat cuma ada berapa partai yang menolak DPT. (ini juga mungkin pertimbangan politis)
Farid Darwis Kamis, 09 April 2009 23:08:18 Comment : kesengajaan yang amat sangat disengaja...
Abdul Halim Kamis, 09 April 2009 23:08:17 Comment : dah di-ma'af-in blm?...
tahun or married. Artinya urusan up dating membutuhkan kompetensi yg cukup tentang hal hal terkait seluk beluk konsep dan prilaku demografis..Kompetensi ini msh jauh dari layak.
2. mnajemen up dating yg mempercaykan hasil dari cattan administratif perngkat RT/RW , jelas mengusung kelemahan fatal.. perangkat tak akan fasih dengan konsep mobilitas penduduk (mobility: kapan seseorang yg pindah tercatat sebagai pemilih atau tdk perlu dicatat di suatu area..ini contoh saja). seharusnya updating dilakukan oleh petugas khusus dan dilatih secara khusus untuk penyamaan pemahman terhadap konsep2 yg ada.
3.Moralitas..unsur kenakalan, kesengajaan pasti ada...dan sy duga besar.
4.Partisipasi masyarakat untuk aktif membantu, mencatatkan diri juga sngat tipis.. ini terkait melemhnya solidaritas sosial kita yg berimbas pd melemahnya tanggung jawb sipil kita...
5.Maaf saya melebar dikit...Persoalan paling mendasar kita baik soal DPT atau soal yg lebih luas: Pembangunan..saat ini msh akan banyak berbenturan dengn situasi melemahnya modal sosial di semua lini...dunia usaha kita pun akn sulit mejdi mekar dan kompetitif, krn trust kita lemah, daya reciprositas kita lemah, humanity kita juga makin melemah, dan nilai-nilai budaya lainnya juga melemah..DPT, pembangunan, dan upaya Bunda membangun entrepreneurship kita secara luas, juga akan senantiasa lamban mekarnya.. Bu Betti..Transformasi budaya..bunda..kita butuh itu bagi ketangguhan Indonesia ke depan..he he he. Salam.
Dadang Sudardja Kamis, 09 April 2009 23:08:14 Comment : Ini merupakan cerminan buruknya mentalitas biokrasi kita . Dan saya salah satu korbannya.
Ratna Djumiati Kamis, 09 April 2009 23:08:12 Comment : biasalah kalau jagoannya kalah, selalu nyari kambing hitam... hehehehe....
dan KPU meminta maaf.
Apa yg terjd skrg adalah kesengajaan dgn menerapkan manajemen yg buruk.Tujuannya tidak lain krn ingin mempertahankan kekuasaan.Pesta Demokrasi yg terjadi hari ini adalah puncak dari pembodohan demokrasi yg terjadi di semua pilkada yg telah di lakukan di Indonesia.
Coba cari data ttg semua pilkada yg tlh di lakukan di Indonesia dlm kurun waktu selama pemerintahan SBY.
Dari satu pilkada ke pilkada lainnya kasusnya sama Kisruh DPT dan partisipasi pemilih yg maksimal 65 persen.
Sangat naif kalo ada yg mengatakan bahwa memang segitulah tingkat partisipasi rakyat.Pdhal kenyataan yg ada puluhan juta rakyat ingin menuaikan kewajibannya sbg warga negara yg baik dgn mengikuti pesta demokrasi.... Read More
So...msh ada Pilpres...Nanti di Pilpres Rakyat harus pro aktif mendaftarkan diri untuk ikut dgn mendaftarkan diri.
rakyat harus ngamuk kalo ngga' dpt undangan memilih.
DPT,Manajemen selalu dipakai kambing hitam padahal begitu besar biaya Pemilu ini,yang Golput 40 % dan belum yang salah nyontreng akibat teknis yang rumit bagi manula
panggilan, ternyata sampai tadi malam belum jg..dan RT nya minta maaf juga kepada saya..padahal beliau tinggalnya didepan saya, dan beliau sebagai caleg pula..
yang lebih lucu lagi..ibu dari kerabat saya..yang mana mereka itu adalah WNA..malahan dapet undangan..!!!
saya rasa ini bukan lagi karena manajemen yg buruk saja..tapi sudah lebih dari itu..soo.???
kependudukan yang mantap, yg bisa kasih data penduduk sesuai kebutuhan (pemilih, miskin, dll), baik agregat maupun individual by name and address secara real time. dalam kasus DPT data awal yg meskipun tdk sempurna, bisa diverifikasi/dimutakhirkan. klo ... Read Moredengar kesalahannya demikian tinggi maka wajar ada keraguan pada tahapan pemutakhiran: dilakukan atau tidak? ya, moga ambil pelajaran pihak2 yg berwenang.
dokter, ke bank, kantor pajak, KTP, SIM & urus surat2 penting lainnya, pertanyaan yg diajukan Front Desk/Reception adlh: Siapa nama Anda? Sebutkan Personummer Anda? Setiap ngisi formulir apa pun (aplg permohonan kartu kredit he..he...) Personnumer hrs diisi. ... Read MoreTanpa itu, permohonan kita gak akan diproses. Biasanya NIK di Swedia dimulai dg th kelahiran, bln, tgl lalu diberi empat no tambahan dr Pem. Jd mau nipu2 suseh deh.
Lebih dari 20 tahun berkecimpung didunia Teknologi Informasi dikombinasikan dengan latar belakang pendidikan Arsitektur merupakan modal kuat bagi Betti untuk mendirikan dan memimpin QB Creative (PT Quantum Business International) yang bergerak di Industri Kreatif. QB Headlines, QB Architects, QB Furniture dan QB Creative IT adalah 4 bidang bisnis yang digelutinya saat ini.
Sampai dengan Januari 2008 Betti adalah Presiden Direktur PT IBM Indonesia, posisi yang dijabatnya selama 8 tahun. Ia adalah wanita pertama di IBM Kawasan Asia Pasifik yang dipercaya untuk memimpin operasi IBM di suatu Negara.
Betti memulai karirnya di IBM pada tahun 1984 sebagai trainee. Selain menjabat berbagai posisi penting di Indonesia, Betti juga telah malang melintang didunia International diantaranya :
General Manager, General Business, IBM ASEAN dan Asia Selatan ( 1996-1998),
General Manager, e-business and Cross Industry Solutions IBM ASEAN dan ASIA Selatan ( 1998-1999).
Jabatan lain yang saat ini dipegangnya adalah :
Duta Open Source Indonesia & Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia
Anggota Majelis Wali Amanah ITB.
Ketua Yayasan ITB Tujuh Sembilan
Bila ingin mendukung, Anda dapat mentransfer Rp. 100.000 ke Yayasan Nurani Insani melalui rekening BCA no. 1113004260. Setelah itu e mail Betti alamat Anda, kami akan kirimkan CD Betti segera.
Perempuan Berwawasan Teknologi
Betti Alisjahbana dalam Ensiklopedi Tokoh Indonesia
