Sejak 1998 merupakan massa transisi demokrasi Indonesia . Kebutuhan penegakan HAM dan mengedepankan kesejahteraan rakyat merupakan keharusan. Setelah 11 tahun berjalan, ternyata transitional justice tidak tercapai. Mulai dari penggusuran, PHK, dan banyak kasus pelanggaran HAM tidak diadili.

Sementara pemilu merupakan indikator demokrasi. Di sisi lain, pemilu juga tidak bisa dilihat secara prosedural belaka. Karena pada praktiknya, pemilu tetap dipenuhi praktik kecurangan. Karena itu, kami menilai pemilu yang melegitimasi elite yang telah langgar HAM dan sengsarakan rakyat harus dihentikan, dan langkah yang paling strategis adalah golput.

Tak ada pilihan selain golput terhadap para elite yang akan bertarung dalam Pemilu 2009. Pemilu 2009 harus jadi titik tolak perwujudan demokrasi. Dan golput merupakan strategi untuk memecah kebekuan atas pemilu yang terus hasilkan elite penindas rakyat.(www.vrhmedia.com)

Seperti yang dikatakan sejumlah pengamat, kami yakin suara Golput pada 2009 akan semakin meningkat. Kekuatan Golput bahkan merembet juga ke kancah Pilkada, contohnya pada Pilkada Jawa Timur baru-baru ini, dimana prosentase Golput mencapai 40% dari jumlah total pemilih terdaftar.

Golput mengandung potensi kekuatan yang cukup besar. Buktinya, sejumlah kalangan khususnya politisi menyikapi fenomena Golput dengan cara panik. Sikap para politisi itu dianggap terlalu berlebihan. Golput, merupakan bentuk nyata dari perlawanan rakyat terhadap model demokrasi yang hanya dikuasai oleh segelintir parpol. Banyak agenda transtitional justice yang tidak tercapai, antara lain terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pertanggungjawab pelakunya. Padahal, dua agenda itulah yang kerap kali diusung oleh peserta Pemilu sebelumnya.(www.hukumonline.com)

foto: suarapembaruan.com

Warga yang sengaja tidak gunakan hak pilihnya (golongan putih/golput) baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan Undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia.

Orang-orang golput seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini. Salurkan aspirasi dan hak politik kalian semua sesuai UU yang berlaku. Jangan mengikuti ajakan sesat untuk menjadi golput. (kompas.com)

Jangan ikut golput. Jangan pertaruhkan waktu 5 tahun ke depan. Bayangkan kalau orang yang golput, tapi punya keinginan untuk dipilih bagaimana caranya? Dipilih mau tapi memilih tidak mau, itu salah gak ada aturannya.(Detik.com)

Pemerintah dan kaum cendekiawan agar tidak membesar-besarkan golput. Pemerintah dan kaum cendekiawan justru harus mendidik masyarakat untuk menggunakan hak piliha mereka dalam setiap pesta demokrasi di tingkat daerah maupun pusat.

Saya membantah golput semakin besar. Justru golput itu jangan dijadikan contoh. Jangan dibesar-besarkan. Golput lebih sering muncul karena persiapan pesta demokrasi tidak matang. Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sosialisasi pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam memilih.

Masyarakat harus disadarkan bahwa ikut mencoblos dalam pemiu atau pilkada akan menentukan masa depan mereka lima tahun ke depan. Pasalnya, golput adalah pilihan yang merugikan karena setiap orang tidak hidup menyendiri, tapi bermasyarakat. Jangan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak sehat. Masyarakat jangan disalahkan, tapi harus diajari. Kalau tidak ada yang memilih, langsung kembali saja ke sistem perwakilan.(www.dunia.web.id)

foto:indonesia-1.com