| |
PEMERINTAH AKAN HENTIKAN PENGIRIMAN TKI KE MALAYSIA, SUDAH TEPATKAH? |
|
|
Pemerintah Harus Serius Hentikan TKI |
| Oleh : Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care |
|
 Pemerintah harus memiliki sikap tegas terhadap pemerintah Malaysia dalam penanganan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemerintah juga didesak untuk serius menghentikan pengiriman TKI yang bekerja di Negeri Jiran itu. Pemerintah harus mulai melakukan perbaikan nota kesepahaman (MoU) tentang tenaga kerja dengan pihak Malaysia dengan lebih detail. Terkait dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia, saya setuju. Hal tersebut bila terkait dengan sikap politik. Mengenai waktu pelaksanaan penghentian sementara untuk membuat nota kesepahaman kembali dengan Malaysia, paling lama adalah enam bulan.
Tapi pemerintah harus serius terhadap penghentian, jangan setelah penghentian itu dicabut tidak ada beda dengan konsep sebelumnya, terutama di dalam negeri sebelum diberangkatkan para TKI harus diberikan jaminan perlindungan.
Pasalnya, pemerintah pernah melaksanakan kebijakan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi pada 2006. Sebab, banyak kasus dari tidak dibayarnya gaji, pelecehan seksual, penganiayaan sampai kematian. Namun hal itu gagal juga. Misalnya, bila selama ini paspor TKI kebanyakan dipegang oleh majikan tempat mereka bekerja. Paspor itu penting dipegang oleh TKI sendiri. Dengan harapan agar dapat melakukan komunikasi dengan sesama TKI serta keluarganya.(Inilah.com)
foto: inilah.com
|
|
|
|
|
|
|
Tambah Komentar
SAMPAIKAN KOMENTAR ANDA
- ahmad syaukani CON Selasa, 30 Juni 2009 18:35:06
berita tentang TKI tidak berimbang, kurang sekali diberitakan yagn berhasil dan berapa persen yang mengalami masalah, seharusnya ini dipaparkan secara terbuka agar dapat dipertimbangkan.
Yang penting adalah pembelajaran masyarakat terutama di pedesaan tentang untung, rugi dan prosedur yang benar menjadi TKI (baik sebelum berangkat maupun setelah sampai di negara tujuan) juga adanya tindakan tegas PJTKI yang tidak melanggar prosedur. Seharusnya PJTKI melaporkan keberadaan TKI di negara lain pada saat kedatangan sehingga Kedutaan dapat memonitornya
kalau soal penyiksaan di dalam negeri juga banyak
- S Roestam NON Senin, 29 Juni 2009 11:05:51
Kemarin saya mendengar pak JK berjani bila memenangkan Pilpres 8 Juli
2009 untuk memastikan tidak akan ada lagi TKI yang disiksa,
ditelantarkan dan ditipu/tidak dibayar gajinya. Ini sebuah komitment
yang perlu dicontoh oleh siapa saja yang bakal jadi Pemimpin di negeri
ini!
- Betti Alisjahbana NON Senin, 29 Juni 2009 11:04:36
edih sekali memang melihat nasib para TKI yang disiksa dengan cara yang sangat sadis. Saya sering berpikir, majikannya ini apakah orang normal atau sakit jiwa ?
Permasalahannya kebutuhan akan pekerjaan sedemikian tinggi sehingga meskipun sudah banyak yang mengalami nasib seperti itu, masih tetap saja banyak yang berani mengambil resiko dan mengejar kesempatan untuk menjadi TKI.
Untuk memecahkan hal ini, menurut saya pemerintah harus memperbaiki mekanisme perlindungan TKI di Luar Negeri. Demikian juga kita harus melakukan pelatihan terhadap para TKI sebelum di kirim ke luar negeri, agar mereka bisa mempunyai ketrampilan baik dalam hal pekerjaannya maupun dalam hal bagaimana melindungi dirinya.
Barangkali kita harus belajar dari Philippina tentang bagaimana mereka melindungi dan menghargai para TKP nya. Mereka banyak sekali mengirim Tenaga Kerja ke luar negeri, tampaknya posisi tawar mereka lebih tinggi dan kasus penyiksaan lebih sedikit ?
Salam hangat penuh semangat
Betti Alisjahbana
- Ardi Sutedja NON Senin, 29 Juni 2009 10:59:24
Sedih memang, sudah hampir setiap hari baca kabar menyedihkan dari neger jiran! Nampaknya banyak yang harus belajar tentang Sanctioned Human
Trafficking dan Perbudakan, yang kedua2nya sudah dilarang di seluruh dunia.
4 comments
| |
- Saling Sindir Antar Capres, Sehatkah?
- Cincin buat Anggota DPR, Pantaskah?
- Apakah Pejabat Sebaiknya Dilarang Berbisnis?
- Konflik Ambalat, Perlukah Kita Lebih Tegas Lagi?
- Program Ekonomi Kerakyatan Mega-Prabowo Belum Tepat?
- Benarkah Boediono Seorang Neoliberal?
- Apakah ADB Masih Memberi Manfaat bagi Indonesia?
- Koalisi Parpol, Akankah Berimbas Positif?
- Munculnya Gerakan di Facebook, Akankah Berpengaruh pada Pemilih?
- Pasca Pemilu, Akankah Ekonomi Berubah?
- Anggota DPR 2009, Akan Menurunkah Kualitasnya?
- Tragedi Situ Gintung, Bukti Pemerintah Kurang Peduli?
- Amandemen UUD 1945, Harus Segera Dilakukan?
- Dalam Hadapi Krisis Global, Indonesia Salah Strategi?
- Kontrak Migas dengan Asing, Sudah Saatnya Diakhiri?
- Rekrutmen Caleg di Indonesia, Masih Belum Jelas?
- Melindungi Produk Lokal, Cukup dengan Wajib Pakai Produk dalam Negeri atau Pembatasan Impor Saja?
- Betulkah pemekaran wilayah hanya bebani APBN?
- Betulkah RUU Rahasia Negara Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia?
- Fatwa MUI Bahwa Golput Haram, Sudah Tepatkah?
- Tarif Angkutan Umum Idealnya Ikut Turun Seiring Penurunan Harga BBM?
- Konflik Israel-Palestina, Apakah Indonesia Perlu Kirim Relawan?
- Sistem Suara Terbanyak, Idealkah untuk Demokrasi Kita?
- Apakah UU Badan Hukum Pendidikan Sudah Ideal?
- Anggota DPR Tukang Bolos Diumumkan Saja?
- Kelangkaan Elpiji, Bukti Ketidakseriusan Pertamina?
- Revisi SKB Empat Menteri, Sudah Tepatkah?
- Apakah Yoga Layak Diharamkan?
- Pemerintah Harus Segera Turunkan Harga Solar
- Pemerintah DKI Tak Pernah Serius Atasi Banjir?
- Kinerja KPU, Belum Optimal dan Mengecewakan?
- Razia Penduduk Adalah Solusi Mengatasi Kepadatan Jakarta?
- Tradisi Mudik Lebaran, Masih Sesuai dengan Masa Kini?
- Rencana Kenaikan Pajak Kendaraan, Sudah Tepatkah?
- Calon Presiden Independen, Sudah Layakkah untuk Indonesia?
- Sudah Layakkah Figur Kaum Muda Memimpin Indonesia?
- Efektifkah Kampanye Politik Melalui Internet?
- Jika pemadaman listrik merugikan, apakah telecommuting adalah jawabannya?
- Kekerasan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa, Penyebab dan Solusinya
- Pangan dan Bioenergi, Jangan Bersaing
- Creative Capitalism, Tepatkah untuk Indonesia Saat Ini?
- Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN?
- Tayangan Sinetron di TV Swasta Kita Sudah Berlebihan Sehingga Membodohi Pemirsa?
- Apakah masyarakat Indonesia sudah cukup berpartisipasi dalam memberantas korupsi?
- Tepatkah Kebijakan Pemerintah untuk Menyensor Internet?
- Apakah PLTN Tepat untuk Indonesia Saat Ini
|
|
| |
- Download Summary Apakah PLTN Tepat untuk Indonesia Saat Ini
- Download Summary Apakah masyarakat Indonesia sudah cukup berpartisipasi dalam memberantas korupsi?
- Download Summary Tepatkah Kebijakan Pemerintah untuk Menyensor Internet?
- Download Summary Tayangan Sinetron di TV Swasta Kita Sudah Berlebihan Sehingga Membodohi Pemirsa?
|
|
| |
Apakah PLTN Tepat untuk Indonesia Saat Ini- Prof. Rinaldy Dalimi
Tanggapan:
Ibu Betti ysh,
Terima kasih informasi hasil debat PLTN. Sosialisasi seperti ini bagus
sekali, dan seperti yang pernah saya sampaikan kepada ibu bahwa saya tidak
sependapat bahwa dibagi dalam dua kelompok yaitu pro dan kontra PLTN (saya
dimasukan yang kontra:-)), karena masing-masing punya alasan yang berbeda.
Saya tidak kontra nuklir, tetapi PLTN tidak tepat untuk Indonesia karena
kita mempunyai sumber daya energi yang cukup. Begitu juga Ibu/Bapak yang
ada dipemerintahan tidak bisa mengatakan "tidak" (walaupun saya tau
sebagian dalam hatinya juga tidak setuju PLTN:-)), karena sudah menjadi
kewajiban untuk membangun (ada dalam Blueprint Perencanaan Energi
Nasional), mungkin yang harus kita tanya adalah yang membuat blueprint
tersebut:-)
sekali lagi sukses dan terima kasih.
salam,
Rinaldy
Tepatkah Kebijakan Pemerintah untuk Menyensor Internet? |
|
USULKAN TOPIK DEBAT
Kirimkan ide Anda untuk topik debat selanjutnya. Topik Debat adalah topik yang penting bagi kemajuan Indonesia dan menarik bagi pembaca untuk berpartisipasi menyampaikan pendapatnya. Rangkuman debat akan kami kirim pada pihak yang relevan untuk merealisasikan pendapat-pendapat yang masuk.
|
|